Enam tahun terakhir ini kasus bajak laut di selat Malaka berkurang drastic sejalan dengan pemberlakuan malaca Stait Sea Patrol atau Patroli Selat Malaka. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono pada pertemuan MSPP ke-6 di Nongsa, Batam, Senin (19/7), menjelaskan, sepanjang tahun 2010 belum terjadi perompakan kapal karena ketatnya pengaman bersama.
“Patroli laut diadakan di Selat Malak dan Selat Singapura. Di dukung pula program Eyes in the Sky yang diadakan angalatan udara Negara – Negara ASEAN. Negara yang terlibat adalah Republik Indonesia, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Kerajaan Malaysia. Kerja sama informasi intelijen juga dikembangkan di antara empat Negara tersebut,” kata Agus.
Angka pembajakan berangsur turun di perairan Selat Malaka. Tahun 2006 ada 11 kasus, 2007 tercatat 7 kasus, 2008 ada 2 kasus, dan tahun 2009 hanya 1 kasus. Untuk tahun 2010, hingga pertengahan tahun diketahui belum ada kasus pembajakan kapal.
Kerja sama baik memungkinkan tim TNI AL masuk ke perairan Negara tetangga saat mengejar bajak laut. Semisal dalam penyergapan pembajakan MT Kraton yang disulap pembajak menjadi MT Ratu di dekat Negara Bagian Johor, Malaysia, September 2010.
Menurut seorang perwira TNI AL, saat ini kalaupun ada gangguan keamanan yang terjadi adalah perampokan di atas kapal yang sedang sandar ataupun bagan-bagan yang ada di sekitar Selat Malaka. ”Kalau pembajakan atau perompakan kapal yang sedang berlayar sudah turun drastic,” ujar dia.
Kepala Staf Angkatan Laut Diraja Malaysia Laksamana Tan Sri Abdul Azis bin Haji Jaafar menambahkan, pada awal tahun 2000-an, lembaga asuransi pelayaran di Inggris mengenakan tariff besar untuk menjamin kapal-kapal yang berlayar di Selat Malaka. “Kondisi waktu itu sangat memprihatinkan. Kerja sama angkatan laut Negara ASEAN berhasil meningkatkan keamanan pelayaran dan keselamatan navigasi di Selat Malaka,’ ujar Tan Sri Abdul Azis.
Sebanyak 25 persen pelayaran kapal dagang dan 50 persen pelayaran kapal tanker di dunia melalui Selat Malaka.
Laut China Selatan
Turut hadir dalam acara MSSP ke-6 delegasi Angkatan LautBrunei, Filipina, dan Vietnam. Ketika ditanya kemungkinan memperluas patrol meliputiperiran Laut China Selatan, Laksamana Agus Suhartono mengatakan, peluang tersebut tidak tertutup.
“Tentu saja Negara yang terlibat memang berbatasan langsung dengan perairan Laut China Selatan seperti Vietnam, Brunei, dan Filipina,” ujar Agus.
Kawasan laut China Selatan memiliki potensi konflik regional dan internasional Karen perebutan sumber daya alam serta adanya klaim tradisional China terhadap kawasan yang disebut sebagai wilaqyah Nan Sha.

Sumber : Kompas, 20 Juli 2010